Pembahasan Dan Penjelasan Lengkap Uu Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan

Sebagai negara demokrasi, Indonesia memiliki undang-undang sebagai dasar negara yang dipergunakan untuk menstabilkan kesejahteraan negara. Ada banyak pasal didalam undang-undang yang semuanya dibuat untuk mengatur berbagai macam hal. Termasuk undang-undang penerbangan nomor 1 tahun 2009 yang mengatur tentang penerbangan. Perundang-undangan ini dulunya disahkan dalam rapat paripurna DPR-RI pada tanggal 17 Desember 2008, dan baru ditanda tangani pada 12 Januari 2009. Terdapat 466 pasal dalam UURI No. 1/2009 tersebut yang sangat penting untuk transportasi udara yakni penerbangan.

Ruang Lingkup UU Nomor 1 Tahun 2009

Secara umum peraturan UU ini telah mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan sebelumnya, semula konsepnya hanya 103 pasal. Dalam perkembangannya bertambah menjadi 466 pasal, dengan keberadaan UU ini dimaksud untuk menguraikan sisi bandar udara. Khususnya mengenai pengoperasian, fasilitas, personel bandar udara, kegiatan pengusahaan di bandar udara, pelayanan dan fasilitas khusus, tanggung jawab dan ganti kerugian, tarif jasa kebandarudaraan, bandar udara khusus, tempat pendaratan dan lepas landas helikopter, bandar udara Internasional dan penggunaan bersama bandar udara dan pangkalan udara. Secara garis besar, ruang lingkup berlakunya undang-undang Nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan dipaparkan pada pasal 4 seperti berikut ini.

  1. Semua kegiatan penggunaan wilayah udara, navigasi penerbangan, pesawat udara, bandar udara, pangkalan udara, angkutan udara, keselamatan dan keamanan penerbangan, fasilitas penunjang serta fasilitas umum yang terkait, termasuk kelestarian lingkungan diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  2. Semua pesawat udara asing yang melakukan kegiatan dari dan atau diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan
  3. Semua pesawat udara Indonesia yang berada diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari penjelasan UU tersebut jelas bahwa penerbangan bukan hanya persoalan pesawat dan awak pesawat saja. Melainkan semua kegiatan yang ada didalam bandar udara dan berkaitan dengan penerbangan. Masalah utama penerbangan sipil pada dekade terakhir adalah masalah keamanan, dimana terjadi banyak peristiwa yang menjadikan faktor keamanan sangat penting. Dari alasan inilah maka UURI no. 1/2009 dibuat lebih kompleks lagi menjadi undang-undang penerbangan tahun 2016.

Fasilitas Bandar Udara

UU memang dibuat sedetail mungkin agar semua mempunyai peraturan yang sah menurut negara, termasuk masalah fasilitas bandar udara. Dan fasilitas yang ada di bandar udara telah tertuang dalam pasal 219 sampai pasal 221 UU No. 1 tahun 2009 penerbangan. Setiap badan usaha bandar udara atau unit penyelenggara bandar udara wajib menyediakan fasilitas bandar udara yang diberikan sertifikat oleh Menteri Perhubungan.

Sertifikat diberikan tentu setelah pihak penyelenggara bandar udara memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan penerbangan serta pelayanan jasa bandar udara sesuai standart pelayanan yang ditetapan. Selain itu pihak penyelenggara bandar udara wajib melakukan perawatan dalam jangka waktu tertentu dengan cara pengecekan, tes, verifikasi atau kalibrasi untuk mempertahankan kesiapan fasilitas yang ada.

Ditinjau dari UU nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan, untuk meningkatkan kinerja, fasilitas, prosedur dan personelnya, pihak penyelenggara wajib melakukan pelatihan penanggulangan keadaan darurat secara berkala. Dengan adanya hal tersebut, membuat masyarakat semakin merasa nyaman dan aman selama berada didalam bandara. Bila pihak penyelenggara tidak melakukan pengecekan secara berkala tentu ada konsekuensi yang harus diterima. Sanksi ini berupa sanksi administratif peringatan atau pembekuan hingga pencabutan sertifikat.

Pelayanan Dan Fasilitas Khusus

Anda pasti setuju bila bandara bukan hanya diperuntukkan bagi masyarakat normal dan sudah dewasa saja. Oleh karena itu pelayanan dan fasilitas khusus patut diperhatikan dan telah tertuang dalam pasal 239 Undang-undang No. 1 tahun 2009 tentang penerbangan. Yang berisi, penyandang cacat, orang sakit, orang usia lanjut dan anak-anak berhak mendapatkan pelayanan berupa perlakuan dan fasilitas khusus dari badan usaha bandar udara atau unit penyelenggara bandar udara. Pelayanan dan fasilitas tersebut diberikan untuk memberikan kenyamanan bagi siapa saja yang berada di bandara. Adapun fasilitas khusus yang diberikan ini meliputi.

– Pemberian prioritas pelayanan di terminal.

– Penyediaan fasilitas untuk penyandang cacat selama di terminal.

– Sarana bantu bagi orang sakit.

– Penyediaan fasilitas untuk ibu merawat bayi (nursery).

– Penyediaan personel yang khusus bertugas untuk melayani atau berkomunikasi dengan penyandang cacat, orang sakit dan orang lanjut usia.

– Penyediaan informasi atau petunjuk tentang keselamatan bangunan bagi penumpang di terminal dan sarana lain yang dapat dimengerti oleh penyandang cacat, orang sakit dan lanjut usia.

Semua ketentuan tersebut telah diatur lebih lanjut lagi dengan peraturan Menteri Perhubungan. Apabila penyelenggara bandara tidak memiliki fasilitas serta pelayanan khusus seperti ini, tentu sertifikat tidak dapat dimiliki.

Personel Bandar Udara

Personel bandar udara jelas harus diperhatikan dan tidak sembarangan orang dapat menjadi personel bandar udara, mengapa? Karena bandar udara merupakan lokasi umum yang banyak dipergunakan dan banyak dikunjungi masyarakat, selain itu juga berkaitan erat dengan pelayanan di bandara. Mengenai hal tersebut telah tercantum didalam pasal 222 sampai 225 UU No. 1 tahun 2009 tentang penerbangan. Dalam pasal-pasal tersebut diatur kewajiban, persyaratan personel, lisensi bandar udara yang diberikan oleh negara lain dan sanksi administratif.

Dalam pasal 222 menyebutkan bahwa setiap personel bandar udara wajib memiliki lisensi atau sertifikat kompetensi. Sedangkan personel yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan pengoperasian dan atau pemeliharaan fasilitas bandar udara, wajib memiliki lisensi yang sah dan masih berlaku.

Itulah tadi ulasan singkat kita mengenai ruang lingkup, fasilitas, pelayanan dan fasilitas khusus serta personel bandar udara yang tertuang dalam undang-undang nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan. Undang-undang ini bukan hanya mengatur masalah pilot dan maskapai saja, tetapi semua hal secara mendetail yang berada di bandar udara. Semua harus memiliki lisensi atau sertifikat sebagai penjamin kelayakan fasilitas dan layanan yang maksimal.